Suasana Politik di Bangladesh Tidak Tentu

Suasana Politik di Bangladesh Tidak Tentu

Berita Blog Profil

Suasana Politik di Bangladesh Tidak Tentu – Bangladesh ialah salah satu negeri di Asia Selatan yang mempunyai kerumitan kasus yang lumayan sungguh- sungguh. Di antara lain suasana perpolitikan yang kerapkali diwarnai huru hara, tingginya tingkatan penggelapan serta kekurangan, bahaya kepada pergantian hawa sampai jeleknya keselamatan pegawai di balik pabrik garmen yang besar di Bangladesh. Perpolitikan di Bangladesh diwarnai oleh kompetisi antara 2 partai besar ialah BNP( Bangladesh Nationalist Party) serta Aliansi Awami. Kedua partai ini silih berkelahi menguatkan bangsa politik. Bangsa politik yang tersadar dari penggagas Bangladesh Sheikh Mujibur Belas kasih serta penerusnya Ziaur Belas kasih.

Suasana Politik di Bangladesh Tidak Tentu

Suasana Politik di Bangladesh Tidak Tentu
ind.agromassidayu.com

dhakacity – Ekspedisi asal usul Bangladesh dimulai dengan terpecahnya area Pakistan Timur yang setelah itu membebaskan diri pada tahun 1971. Tadinya perang 9 bulan ialah perang antara kaum Bengal dengan non Bengal, dengan campur tangan tentara Pakistan serta India. Bangladesh membebaskan diri pada 16 Desember 1971. Keretakan dengan Pakistan dimulai dampak asal usul penjajahan Inggris di India yang memilah area di India. Setelah itu warga India Orang islam memilah 2 area ialah Pakistan Barat serta Pakistan Timur. Pakistan Timur didominasi oleh Orang islam Bengal( kaum kebanyakan di Bangladesh) yang berusaha menghasilkan Urdu selaku bahasa nasional di Pakistan( Lewis, 2011: 12). Pada dini berdirinya Bangladesh dipandu oleh Sheikh Mujibur Belas kasih. Tetapi Mujib Belas kasih terbunuh pada tahun 1975. Setelah itu Bangladesh dipandu oleh Jenderal Ziaur Belas kasih yang hadapi kodrat seragam dengan pendahulunya terbunuh pada tahun 1981. Tahun 1982, Bangladesh dipandu oleh Jenderal Meter. Ershad yang setelah itu wajib hadapi kudeta oleh 2 daya yang jadi famili politik dari Mujibur Belas kasih serta Ziaur Belas kasih( Lewis, 2011: 19).

Baca juga : Sistem Pendidikan Di Republik Bangladesh

Pada era kepemimpinan Kesatu Menteri Mujibur Belas kasih memutuskan konstitusi tahun 1972 yang mempunyai prinsip patriotisme, kerakyatan, sosialisme serta sekularisme. Kebijaksanaan konstitusi bertumpu pada non federasi dalam politik luar negara( Lewis, 2011: 30). Penentuan sekulerisme itu berakibat pada terkendalanya partai berplatform Islam buat ikut dan dalam perpolitikan di Bangladesh. Tetapi penentuan sekulerisme ini luang terhambat kala era kepemimpinan Ziaur Belas kasih. Tahun 1978, Ziaur mendirikan BNP dengan pengawasan tentara serta elit aparat. Sesudah terbunuhnya Ziaur, rezim dipandu oleh Jenderal Ershad dengan rentang waktu kepemerintahan tahun 1982- 1990. Kepemimpinan Ershad melaksanakan amandemen konstitusi tahun 1988 yang mengganti ketetapan sekulerisme yang diresmikan pada era rezim Mujibur Belas kasih. Islam dijadikan selaku agama sah negeri serta Jenderal Ershad melaksanakan program islamisasi Bangladesh( Lewis, 2011: 185).

Asal usul Politik Bangsa Bangladesh

Dalam asal usul perpolitikan Bangladesh ada 2 partai politik besar ialah BNP serta Aliansi Awami. Pemerintahan yang berdaulat di Bangladesh diisyarati dengan pembedaan politisasi penguasa, diwarnai dengan penggelapan, pelanggaran hukum yang melemahkan penguasa serta praktek yang tidak demokratis( Belas kasih, 2010: 3). Dengan cara biasa, Aliansi Awami menggantikan golongan kategori menengah serta warga di kota- kota kecil sampai warga kategori atas. Sedangkan BNP menggantikan golongan orang islam konvensional.

Sedangkan 2 partai yang lain ialah partai Jatiya serta partai JI ialah 2 partai yang mempunyai daya yang lumayan diperhitungkan di Bangladesh( Lewis, 2011: 12). Aliansi Awami ialah partai tertua di Bangladesh yang dibuat pada 23 Juni 1949. Pada awal mulanya Aliansi Awami ialah pergerakan untuk kebebasan Bangladesh. Tetapi Aliansi Awami hadapi keretakan diawali dari Aliansi Orang islam Bengal serta membuat Aliansi Orang islam Awami pada tahun

1949. Aliansi Orang islam Awami ialah partai sekuler yang cuma melaksanakan akumulasi tutur‘ orang islam’ saja serta tidak mengadopsi ketentuan Islam. Semenjak tahun 1955, tutur‘ Orang islam” dihapuskan serta mengukuhkan Aliansi Awami selaku partai sekuler( Ollapally, 2008: 179). Sheikh Mujibur Belas kasih selaku penggagas Bangladesh yang pula berfungsi berarti dalam pembuatan Aliansi Awami. Aliansi Awami mempunyai adat- istiadat berdaulat di Bangladesh pada rentang waktu 1972- 1975, 1979- 1983, 1991- 1995, 2001- 2006 serta 2008- 2012 dengan beberapa besar rentang waktu yersebut dipandu oleh Sheikh Hasina( Belas kasih, 2010: 10). Sheikh Hasina ialah gadis kandungan Kesatu Menteri awal Bangladesh. Sedangkan BNP dibuat oleh Ziaur Belas kasih pada 1 September 1978. Terjadinya BNP tidak terbebas hendak kepemimpinan Ziaur Belas kasih. Dasar negeri Bangladesh terdiri dari 4 prinsip ialah kerakyatan, patriotisme, sosialisme serta sekularisme yang populer dengan Mujibisme. Bukti diri nasional sekular Bangladesh ialah usaha buat menadah golongan orang islam, Hindu sampai golongan minoritas. Ziaur berusaha buat membuat kembali prinsip dasar negeri dengan menghilangkan sekularisme serta menggantinya dengan nilai- nilai Islam. Pada penentuan kepala negara tahun 1978, Ziaur memenangkan pemilu. Hingga Ziaur membuat BNP buat menadah kebutuhan dalam waktu jauh( Lewis, 2011: 83). BNP setelah itu bertumbuh di dasar kepemimpinan istri almarhum Ziaur, Khaleda Zia.

Sesudah terbunuhnya Ziaur Belas kasih, Jenderal Muhamed Ershad mengetuai Bangladesh pada rentang waktu 1982 sampai 1990. Ershad melaksanakan pembuatan dewan menteri dengan mencampurkan tentara serta atasan politik serta kembali bawa sistem kerakyatan di Bangladesh. Buat melaksanakan peneguhan daya politiknya, hingga Ershad menuntun golongan tentara serta aparat. Ershad juga mendirikan partai Jatiya serta ikut dalam pemilu di Bangladesh tahun 1985( Lewis, 2011: 85). Tetapi sesudah pemilu, pada Oktober 1986, sehabis penentuan kepala negara, kedua partai besar ialah Aliansi Awami serta BNP melaksanakan boikot kepada kepemimpinan Ershad. Meski pihak Hasina serta Khaleda berselisih, tetapi sanggup berkoalisi buat menggelindingkan rezim tentara yang sudah berjalan semenjak tahun 1991. Pada tahun 1990, terjalin keluhan massa besar di ibukota Bangladesh, Dhaka yang dibantu oleh antagonisme politik ialah Aliansi Awami serta BNP. Usaha keluhan massa sukses menggelindingkan Ershad buat turun dari tampuk kewenangan( Lewis, 2011: 88).

Asal usul berdirinya Bangladesh tidak bisa dipisahkan dengan Pakistan. Pakistan dengan kerangka balik Aliansi Orang islam yang berusaha melempangkan bukti diri Islam dalam aturan negeri. Pada tahun 1971, sebagian golongan Islam jadi antagonisme untuk patriotisme Bangladesh. Tahun 1970- an ada usaha peperangan buat membebaskan Bangladesh. Dalam perihal ini, asumsi yang terdapat atasan politik islam terpaut dalam genosida yang ialah akibat dari perang tahun 1971( Lewis, 2011: 27). Banyak warga yang hadapi kekhawatiran kala partai Jamaat- I- Islami berkoalisi dengan BNP pada 2001. JI dimulai dengan pembuatan badan legislatif Bengal ialah perwakilan orang islam dari elit nasional. Tahun 1936- 1937 ialah peperangan dini untuk kaum Bengal orang islam.

Baca juga : Sistem Politik di Inggris, Badan Negera serta Pemilu

Partai Jatiya serta partai JI ialah partai yang mempunyai massa pendukung yang lumayan kokoh, tetapi hadapi pelemahan dampak bangsa politik 2 orang wanita yang silih berebut kewenangan. Politik tidak cuma dipakai buat mengejar kebutuhan namun pula buat mengukuhkan bukti diri. Sikap politik dibangun sebab pelacakan kewenangan serta kelimpahan di era kemudian yang setelah itu tercipta oleh opsi serta perbandingan kultur komunal( Huntington, 1996: 28). Pada tahun 2007, terjalin pemboikotan antagonisme Aliansi Awami sesudah pemilu yang memenangkan Khaleda Zia. Pihak Sheikh Hasina melaksanakan pengepungan megah yang mematahkan kegiatan di Bangladesh. Dalam pengepungan itu membunuh 45 orang dari golongan warga awam.

Rezim interim yang dikala itu dipandu Kepala negara Iajuddin Ahmed menyelenggarakan pemilu pada 22 Januari 2008. Dalam pemilu itu, Sheikh Hasina Wajed berhasil dengan akuisisi bangku di parleman sebesar 229 dari 295 bangku yang terdapat. Pemilu itu ditaksir demokratis sebab tidak terjalin huru hara semacam pada pemilu tahun 2007. Tetapi Aliansi Awami yang dipandu Sheikh Hasina telah mempunyai pengalaman dalam usaha mematahkan rival politiknya. Sebelunya Hasina sanggup menjatuhkan tampuk kewenangan Ershad yang tadinya tersaring dengan cara demokratis.

Pertarungan Politik Aliansi Awami serta BNP

Ikatan patron- client antara pemakaian money politic serta kompetisi partai politik jadi adat politik di Bangladesh( Belas kasih, 2010: 33). Dalam informasi ICG( The International Crisis Group’ s) no 226 tertanggal 13 Juni 2012“ Bangladesh: Back to the

Future” menarangkan hal darurat politik yang berkepanjangan. Pada Desember 2008, Bangladesh mengalami era peralihan dengan rezim sedangkan yang dipandu oleh tentara. Hasina memakai mandatnya buat melaksanakan revitalisasi lembaga- lembaga demokratis serta berusaha membuat perdamaian nasional. Salah satunya dengan melaksanakan amandemen konstitusi. BNP melaksanakan ancaman pada rezim sedangkan pada 10 Juni 2012. BNP mengecam bila ancaman tidak dihiraukan, hingga pendukungnya turun ke jalur yang selesai dengan kekerasan di Dhaka. BNP berusaha melaksanakan boikot pada pemilu yang awal dijadwalkan tahun 2013.

Selanjutnya ialah rentang waktu kepemimpinan Khaleda Zia serta Hasina Wajid:

– Rezim Awal untuk Khaleda Zia( 1991- 1996)

– Pada sesudah tergulingnya rezim Ershad tahun 1990, Bangaldesh hadapi situasi ketidakpastian politik di dasar rezim sedangkan. Hingga tahun 1991 diselenggarakan pemilu yang memenangkan Khaleda Zia selaku kesatu menteri dari BNP. BNP mendapatkan 140 bangku, Aliansi Awami mendapatkan 88, Jatiya dengan 35 suara serta Jamaat- I- Islami mendapatkan 18 suara di parlemen. Atmosfer yang mulai berangsur mendukung alhasil tingkatkan perkembangan ekonomi diisyarati dengan terus menjadi menariknya Bangladesh memperoleh pemodalan( Lewis, 2011: 90- 91).

– Rezim Sheikh Hasina( 1996- 2001)

– Pada pemilu tahun 1996, Aliansi Awami mendapatkan 146 bangku serta BNP mendapatkan 116, hingga Aliansi Awami jadi juara pemilu. Pada rentang waktu ini, terjalin ketidakstabilan politik, hingga tentara ikut mengatur kemantapan keamanan. Buat mencegah kebutuhan politiknya, hingga Hasina berkoalisi dengan partai Jatiya. Rezim Hasina menghasilkan persetujuan buat melepaskan Ershad dari jeriji bui. Pada era sehabis penggulingan rezim Ershad tahun 1990, Ershad wajib mendekam di bui. Pada Januari 1997, Ershad dibebaskan dari bui( Lewis, 2011: 90- 94).

– Rezim kedua Untuk Khaleda Zia( 2001- 2006)

– Tahun 2001, Khaleda kembali mengetuai Bangladesh. Tetapi pada dini pemerintahannya, parlemen hadapi pemboikotan oleh Aliansi Awami. Perihal ini terjalin sebab berasal dari kemauan rezim Khaleda buat mengecek Hasina serta barisan menterinya yang diprediksi melaksanakan penggelapan. Bagi Tranparancy International, Bangladesh mempunyai indikator korupsi

– yang memburuk.

– Rezim Sedangkan( Caretaker) rentang waktu 2007- 2008

– Pada 11 Januari 2007, tentara melaksanakan campur tangan dalam kondisi negeri yang gawat. Ada pula rezim sedangkan sudah diresmikan parlemen dengan ketetapan dari Dewan agung. Perihal ini dipelopori oleh pendukung Hasina. Pemberlakuan rezim sedangkan( care taker) bersumber pada kondisi gawat sudah disahkan tahun 1996. Partai politik yang jadi mesin politik serta pemegang kebijaksanaan tidak berperan dengan bagus. Dengan kontrol tentara, hingga keluhan massa ketidakpuasan di warga awam yang berjalan lama bisa diredam. Di tengah kemantapan keamanan yang rawan, rezim Bangladesh dikala itu berusaha membuat sistem buat memotong rute penggelapan. Rezim yang terkini menguatkan Komisi Anti Penggelapan. Komisi Anti Penggelapan telah tercipta pada tahun 2004. Pada kepemimpinan tentara, kegiatan ekonomi serta bidang usaha hadapi kebekuan( Lewis, 2011: 96).

– Rezim yang Kedua untuk Sheikh Hasina( 2009- 2013)

– Pada era rezim sedangkan pemilu direncanakan pada Januari 2007. Tetapi terkendala beberapa perkara, hingga Pemilu diselenggarakan pada 29 Desember 2008. Pada pemilu ini, Aliansi Awami meregang 230 dari 300 bangku di parlemen. Kemenangan Aliansi Awami dicermati banyak pihak sebab Awami sanggup menarik pemilih belia dengan memakai jargon“ digital Bangladesh”. Pada kepemimpinan Hasina, para figur JI yang ikut serta dalam perang tahun 1971 sanggup diseret ke majelis hukum. Tidak hanya itu, rezim Hasina berusaha buat mengusut permasalahan penggelapan yang mengaitkan Khaleda Zia serta putranya Arafat Belas kasih. Gebrakan Hasina yang lain merupakan melaksanakan amandemen konstitusi buat memutuskan sistem sekularisme( Lewis, 2011: 97).

Partai Jamaat- I- Islami( JI) serta Sekulerisme

Asal usul Bangladesh tidak terbebas dari asal usul India serta Pakistan. Pakistan membebaskan diri dari India sehabis peperangan Aliansi Orang islam yang dipelopori oleh Muhamad Ali Jinnah. India mempraktikkan sistem sekularisme, sedangkan Pakistan berusaha mempraktekkan

kehidupan independensi politik Islam. Penggagas Pakistan, Mohamad Ali Jinnah melaporkan Pakistan terbuka untuk Orang islam, Hindu, Sikh, Kristiani. Tetapi prakteknya, terjalin intolerasi untuk minoritas( Cady& Simon, 2007: 77). Keretakan di Pakistan Timur tidak bisa dijauhi kala kaum Bengal membutuhkan kemerdekaannya. Hingga di Pakistan Timur ada 2 kelompok yang bertentangan ialah patriot Bengal serta JI.

Bangladesh berdiri sehabis perang yang menyebabkan banyak korban, genosida kepada Hindu Bengali. Tahun 1971, Pakistan hadapi perang awam yang kasar di Pakistan Timur serta jadi asal usul berdirinya Bangladesh. Tentara Pakistan menumpas pergerakan makar di Timur Pakistan. India terserang akibat kebanjiran pengungsi dampak aksi kasar tentara Pakistan. Bangladesh bisa membebaskan diri di dasar kepemimpinan Sheikh Mujibur Belas kasih, tetapi mengalami hambatan usaha JI selaku partai politik elementer yang mau membebaskan diri dari Bangladesh( Cady& Simon, 2007: 79).

Pada rentang waktu Jenderal Zia Ul Haq( 1977- 1988) diketahui buta hati serta bawa ekspedisi politik Pakistan bersumber pada hukum Islam( Cady& Simon, 2007: 78). Corak negeri Pakistan yang pekat hukum Islam diadopsi oleh JI. JI dengan jelas melawan kecondongan patriot Bengal semenjak dini. JI lebih memilah berafiliasi dengan Pakistan. JI ikut dan dalam perbuatan kekerasan yang dicoba gerombolan Pakistan kepada warga Bengal. Apalagi JI jadi kolega untuk gerombolan bersenjata Pakistan. Rezim Mujibur Belas kasih sempat mencegah berdirinya JI serta beberapa pengikut JI melarikan diri ke Pakistan. JI melaksanakan kedudukan politik buat aplikasi Islam di Bangladesh pada dini berdiri selaku negeri( Ollapally, 2008: 181).

Jenderal Ziaur Belas kasih mendirikan BNP pada tahun 1978 dengan pengawasan tentara serta elit aparat. Zia terbunuh tahun 1981 serta digantikan oleh Jenderal Ershad yang berhasil melaksanakan kudeta tentara. Tahun 1982- 1990, Ershad memasukkan bagian Islam dalam perpolitikan serta melaksanakan amandemen konstitusi pada Juni 1988 yang menyatakan Islam selaku agama negeri. Amandemen konstitusi memunculkan darurat politik( Ollapally, 2008: 185). Jenderal Ershad melaksanakan program Islamisasi selaku bukti diri negeri. Ershad sukses mengatur kekuasaannya dengan bagus dengan memilah antagonisme awam sampai tahun 1987. Tetapi Ershad tidak memperoleh sokongan penuh dari badan politik Islam. JI melaksanakan keluhan serta pemogokan bersama golongan antagonisme ialah Aliansi Awami serta BNP( Ollapally, 2008: 186).

Semenjak pemilu tahun 2001, politik di Bangladesh jadi terpisah ada penjatahan bukti diri sekuler, golongan agama serta bukti diri geopolitik. Tetapi kekerasan terpaut perpolitikan di Bangladesh meningkat sebab terjalin kompetisi antara partai politik. Kebangkitan golongan ekstrimis Islam yang melampaui batasan negeri meningkat. Meski Bangladesh mempunyai masyarakat kebanyakan orang islam, tetapi mempunyai prinsip yang berlainan dengan Pakistan serta Afganistan( Ollapally, 2008: 177). Hingga faksi- faksi politik di Bangladesh terus menjadi membuktikan ideologinya. Tetapi, meski pendukung partai JI terbatas kokoh, partai JI tidak mempunyai asal usul‘ kemenangan’ di Bangladesh.

Pada 1 Agustus 2013, Dewan Agung menghapuskan suatu amandemen konstitusional yang dimasukkan sehabis kudeta tentara pada tahun 1975 dari kurun terakhir. Menteri Hukum serta Kesamarataan Bangladesh Shafiq Ahmed menerangkan kalau negaranya sudah menyudahi buat kembali ke sekular selaku prinsip konstitusional untuk metafisika negeri. Menteri meningkatkan: kalau dengan ketetapan Dewan Agung, hingga Bangladesh kembali ke prinsip- prinsip negeri, ialah kerakyatan, patriotisme, sekularisme, sosialisme, begitu juga direkomendasikan oleh hukum negeri bagian pada tahun 1972( Lewis, 2011: 30).

Bangladesh ialah negeri ketiga kebanyakan orang islam terbanyak di bumi. Kesatu Menteri Sheikh Hasina memublikasikan Bangladesh hendak mengadopsi Medina Charter. Medina Charte mempunyai fokus kepada kehidupan berkeyakinan. Medina Charter menekankan pertemuan hak buat seluruh agama, tetapi penistaan kepada agama tidak hendak menemukan keterbukaan. Meski membenarkan Islam selaku agama negeri, tetapi pandangan hidup berplatform agama tidak menemukan tempat dalam kehidupan politik. Tetapi ketetapan itu jadi bogem mentah keras untuk partai JI di tengah keterlibatannya dalam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terjalin perang Bangladesh pada era perceraian dengan Pakistan tahun 1971. Sebesar 8 orang figur partai JI memperoleh putusan ganjaran mati dampak ikut serta dalam kesalahan perang Bangladesh serta figur yang lain didiagnosa ganjaran bui sama tua hidup.

Sekulerisme ialah usaha suatu negeri buat melaksanakan pembelahan kehidupan berkeyakinan serta kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara menginginkan pembangunan buat menggapai kelimpahan. Samuel Huntington beranggapan kehidupan kenegaraan bila berplatform islam tidak sanggup menanggapi tantangan pembaharuan. Pembaharuan meminta tidak terdapat satu pandangan hidup politik ataupun selengkap badan, pinggiran nasional yang tidak mendukung

perkembangan ekonomi. Aplikasi syariah tidak menata pergantian mengarah pembaharuan semacam pancaroba zona pertanian ke pabrik, dari dusun ke kota ataupun kemantapan sosial ke pergantian sosial yang membatasi bimbingan massa, komunikasi, wujud pemindahan sampai layanan kesehatan( Huntington, 1996: 78).

Di dasar kepemimpinan Hasina, partai JI“ didinginkan’ kegiatan politiknya dengan alibi kerasionalan. Kerasionalan awal, aksi fundamentalis dikira membatasi pendemokrasian negeri. Tetapi pergulatan politik yang mengaitkan Hasina serta Khaleda Zia juga tidak takluk‘ tidak demokratisnya’ dengan aksi partai JI yang dikira elementer. Kerasionalan kedua, kebijaksanaan sekularisme yang bertabiat politis mau berusaha melemahkan sokongan pada pihak antagonisme. Partai JI yang berkoalisi dengan BNP jadi bahaya untuk Aliansi Awami. Kerasionalan ketiga, begitu juga tren garis besar sesudah 9 atau 11, aksi Islam dikira jadi bahaya garis besar, hingga perspektif buat mencegah kegiatan politik JI supaya tidak jadi aksi elementer Islam yang lebih bertumbuh. Bila aksi elementer Islam tidak lekas dihentikan, hingga bahaya keamanan jadi perihal yang sungguh- sungguh. Sedangkan perihal itu, dibantu dengan fakta di peradilan beberapa figur JI ikut serta dalam kesalahan perang Bangladesh 1971.

Rezim Peralihan

Pada era rezim caretaker tahun 2007- 2008, Bangladesh hadapi paralisis sosial serta politik. Partai politik tidak berperan dengan bagus sesudah usaha penggulingan Ershad( Lewis, 2011: 96). Pemilu yang sepatutnya diselenggarakan pada tahun 2007, tidak bisa dilaksanakan sebab negeri dalam situasi keamanan yang tidak normal dampak keluhan massa dari golongan antagonisme yang mematahkan aktivitas ekonomi serta memunculkan korban jiwa. Pemilu bisa dilaksanakan pada 29 Desember 2008 yang dimenangkan oleh Aliansi Awami arahan Sheik Hasina. Kepemimpinan Hasina tidak sanggup mendesak kenaikan perkembangan ekonomi sebab suasana politik yang memanas memunculkan kerawanan di aspek keamanan.

Suasana Bangladesh dikala menjelang Pemilu 2014 juga tidak lebih bagus dibandingkan pada era menghadap pemilu tahun 2008. BNP serta sekutunya dari golongan Islam menginstruksikan macet massal sehabis negosiasi antara Kesatu Menteri Sheikh Hasina serta atasan antagonisme, Khaleda Zia pada 26 Oktober 2013 kandas menyurutkan darurat. Antagonisme melantamkan keluhan serta menekan rezim Hasina mundur saat sebelum pemilu diselenggarakan pada Januari 2014 dan membuat rezim sedangkan. Tetapi Hasina serta pendukungnya menyangkal desakan antagonisme BNP serta koalisinya. Hingga tabrakan juga tidak terhindarkan di bermacam arah Bangladesh. Tabrakan yang terjalin kerapkali memunculkan korban berpulang.

Ketidakpuasan golongan antagonisme kepada rezim Hasina jadi bahaya sungguh- sungguh. Golongan Antagonisme seakan mau membalaskan dendamnya kepada aksi Hasina di era kemudian. Perdamaian yang belum berjalan antara 2 partai kokoh ini memunculkan kesuraman era depan politik Bangladesh. Khaleda Zia berencana Hasina mundur saat sebelum penerapan pemilu 2014 serta Bangladesh kembali pada era rezim caretaker. Bila perihal ini terjalin, hingga seolah terjalin klise asal usul tahun 2007- 2008 dengan akibat yang lebih kurang baik. Rezim Hasina juga mengalami gelombang keluhan dari pendukung JI dampak pelarangan kegiatan politik JI.

Politik Bangladesh

Related Posts

Dhakacity - Informasi Terbaru Kota Dhaka Bangladesh